G-Trendy, Padang | Sorotan publik terhadap aktivitas pekerjaan perpipaan di kawasan Gunung Pangilun, Kota Padang, memunculkan dinamika menarik. Di tengah pertanyaan warga mengenai keterbukaan informasi dan status pekerjaan yang berlangsung di lapangan, respons justru tidak datang dari jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang, melainkan dari sosok yang memperkenalkan diri sebagai Humas perusahaan, Adhi Zein.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya tersendiri. Pasalnya, isu yang berkembang tidak hanya menyangkut aspek teknis pekerjaan, tetapi juga menyentuh persoalan transparansi dan komunikasi publik dari badan usaha milik daerah yang mengelola layanan vital masyarakat.
Menanggapi berbagai kritik yang beredar, Adhi Zein menegaskan bahwa pekerjaan di kawasan Simpang Tinju bukanlah proyek pembangunan sebagaimana dipersepsikan sebagian masyarakat.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin berupa pemasangan gate valve berukuran 350 milimeter yang berfungsi mengatur tekanan distribusi air ke wilayah pelayanan tertentu.
"Perlu dijelaskan bahwa pekerjaan di Simpang Tinju bukan pekerjaan proyek. Itu adalah pekerjaan rutin kami berupa pemasangan gate valve 350 yang berfungsi mengatur tekanan pendistribusian air pada suatu area," kata Adhi, Rabu (3/6).
Penjelasan itu sekaligus membantah asumsi yang berkembang bahwa pekerjaan tersebut merupakan proyek bernilai besar yang seharusnya mengikuti pola pengadaan dan keterbukaan sebagaimana proyek infrastruktur pada umumnya.
Namun demikian, muncul pertanyaan lain yang tak kalah penting. Jika pekerjaan tersebut hanya bersifat rutin, mengapa masih muncul persepsi publik mengenai minimnya informasi dan keterbukaan? Pertanyaan inilah yang menjadi inti kritik sejumlah pihak dalam beberapa hari terakhir.
Adhi mengklaim pihaknya telah melakukan sosialisasi jauh sebelum pekerjaan dimulai. Informasi disebut telah disampaikan kepada masyarakat sekitar maupun instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum karena adanya aktivitas penggalian jalan.
Tak hanya itu, Perumda Air Minum juga membantah tudingan bahwa pekerjaan dilakukan tanpa identitas yang jelas di lapangan.
"Pekerjaan telah dilengkapi dengan papan informasi yang jelas," ujarnya.
Meski demikian, polemik yang muncul menunjukkan bahwa efektivitas penyampaian informasi masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Sebab dalam praktiknya, ukuran keterbukaan tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya papan informasi, melainkan sejauh mana masyarakat terdampak benar-benar mengetahui tujuan, durasi, hingga konsekuensi pekerjaan yang dilakukan.
Pada kesempatan yang sama, Adhi juga meluruskan informasi mengenai proyek perpipaan baru di kawasan Gunung Pangilun. Ia memastikan saat ini tidak ada pembangunan jaringan perpipaan baru yang dikelola Perumda Air Minum.
Menurutnya, aktivitas berskala besar yang sedang berlangsung di kawasan tersebut adalah rehabilitasi dan rekonstruksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun yang dikerjakan pemerintah melalui Hutama Karya.
Fokus pekerjaan mencakup tiga komponen utama instalasi, yakni prased, filter, dan accelerator.
Karena proyek tersebut merupakan program pemerintah pusat, Perumda Air Minum hanya berstatus sebagai penerima manfaat dan tidak bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
"Proyek rehab rekon saat ini semua dilakukan oleh pemerintah. Perumda AM hanya sebagai penerima manfaat," jelasnya.
Di sisi lain, perdebatan mengenai transparansi belum sepenuhnya berakhir. Klaim keterbukaan yang disampaikan perusahaan masih akan diuji oleh persepsi publik dan fakta di lapangan. Apalagi, akses informasi publik saat ini tidak lagi hanya diukur dari unggahan media sosial atau pemberitaan media massa, tetapi juga dari kemampuan institusi menjangkau masyarakat yang terdampak secara langsung.
Adhi menyebut seluruh informasi pekerjaan yang berpotensi mengganggu fasilitas umum selalu diumumkan terlebih dahulu melalui berbagai kanal komunikasi perusahaan. Ia juga memastikan setiap keluhan masyarakat ditindaklanjuti serta menjadi bahan evaluasi internal sebelum dan sesudah pekerjaan dilaksanakan.
Menutup keterangannya, Adhi mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan informasi hanya dari satu sudut pandang dan memanfaatkan kanal resmi perusahaan untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan publik terkait pola komunikasi, mekanisme penyampaian informasi, hingga efektivitas sosialisasi kepada warga terdampak masih menjadi ruang yang layak untuk terus dikritisi.
Hingga kini, berbagai informasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait lainnya masih terus dihimpun guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai polemik yang berkembang di kawasan Gunung Pangilun tersebut.
Penulis : Rozi Andeska (Wartawan Muda)
Editor : Redaksi
