G-Trendy, Bukittinggi | Mendekati akhir tahun 2025, kecurigaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Kota Bukittinggi kian menguat. Sorotan muncul setelah masyarakat memantau proses pengecoran tiang beton struktur bangunan lantai I, II, dan III yang diawali dengan pengecoran perdana pada Minggu malam, 14 September 2025.
Kecurigaan itu dituangkan dalam laporan Komisariat Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMR RI) Sumatera Barat. Dalam surat bernomor 50/LMR-SB/XII/2025, Ketua LMR RI Sumbar, Sutan Hendy Alamsyah, menyebutkan bahwa pada hari ke-89 pelaksanaan proyek, PT Cakrawala Perkasa sebagai rekanan Pemerintah Kota Bukittinggi mulai melakukan pengecoran perdana. Namun, material pembesian yang terpasang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
“Seharusnya besi yang digunakan untuk pengecoran beton adalah produk Krakatau Steel (KS). Namun, yang terpasang diduga produk PT Perwira Adhitama,” kata Sutan dalam suratnya tertanggal 9 Desember 2025.
Menurut Sutan, perbedaan material tersebut dapat mengindikasikan adanya manipulasi mutu bahan oleh penyedia jasa proyek. “Aparat Penegak Hukum sudah seharusnya menelisik proyek bangunan prestisius Wali Kota Bukittinggi ini,” ujarnya.
Ia menilai, dugaan penggunaan material di bawah standar pada proyek yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bukittinggi, Haji Mhd Ramlan Nurmatias, SH, pada 17 Juni 2025 itu berpotensi merugikan keuangan negara. “Saya menilai proyek prestisius Kota Bukittinggi ini berada di bawah standar. Ini ujian serius bagi Pemko Bukittinggi,” kata Sutan menegaskan.
Proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Bukittinggi memiliki pagu anggaran sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Perpustakaan Nasional RI. Kontrak pekerjaan dipercayakan kepada PT Cakrawala Perkasa dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender, terhitung sejak 10 Juni hingga 6 Desember 2025.
Namun hingga 27 Desember 2025, Sutan mengaku masih melihat sejumlah pekerja beraktivitas di lokasi proyek tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri(APD). Kondisi tersebut, menurutnya, menambah daftar persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Di sisi lain, pelaksana proyek PT Cakrawala Perkasa berinisial Cun tidak menampik adanya sorotan tersebut. Melalui sambungan telepon, ia menyatakan bahwa pembesian yang digunakan dalam proyek telah sesuai standar dan berada di bawah pengawasan konsultan pengawas, PT Synpra Engineering Consultant. “Kami memakai pembesian sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI),” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek Gedung Perpustakaan Bukittinggi, Denova, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan tertulis maupun sambungan telepon tidak mendapat respons.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi, Rahmad AE, ketika ditemui terpisah pekan lalu, menyatakan akan meminta klarifikasi dari pihak pengawas proyek. “Saya akan tanya dulu ke pengawas,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan media masih tahap mengumpulkan data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. Tim
Editor : Redaksi
.jpg)
