G-Trendy, Padang| Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di kawasan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, menuai sorotan tajam publik. Proyek yang sedianya ditujukan untuk menunjang distribusi hasil pertanian justru dinilai berpotensi menghambat mobilitas petani menuju pasar.
JUT yang dikerjakan oleh CV Batang Limpo dengan nilai kontrak sebesar Rp347.239.430 kini menunjukkan indikasi kegagalan konstruksi. Sejumlah bagian jalan dilaporkan telah mengalami retak dini, meskipun proyek belum lama selesai dikerjakan. Namun persoalan yang paling krusial bagi masyarakat setempat adalah badan jalan yang terputus di bagian tengah.
Pantauan tim media pada Jumat, (16/1) memperlihatkan sekitar 200 meter badan jalan tidak dikerjakan. Ruas tersebut terletak di tengah lintasan, sehingga jalan terkesan hanya dibangun di bagian pangkal dan ujung, sementara segmen vital dibiarkan terbengkalai tanpa struktur perkerasan sama sekali.
Secara teknis, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pembangunan jalan usaha tani yang mensyaratkan konektivitas utuh, kesinambungan struktur, serta kelayakan beban angkut hasil pertanian. Jalan yang terputus tidak hanya menurunkan fungsi layanan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna.
Proyek yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat itu juga disinyalir minim pengawasan. Hal tersebut tercermin dari plang proyek yang tidak mencantumkan nama konsultan pengawas, sebagaimana diwajibkan dalam praktik pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, ketiadaan informasi pengawasan dapat mengindikasikan lemahnya pengendalian mutu (quality control) serta berpotensi melanggar asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Tokoh masyarakat Lubuk Kilangan, Anuir Datuak Rajo Usali, mengungkapkan kekecewaannya atas kualitas pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi harapan masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan hasil pekerjaan kontraktor. Jalan hanya dikerjakan di pangkal dan ujung, sementara bagian tengah sepanjang kurang lebih 200 meter ditinggalkan,” kata Anuir.
Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat petani tetap kesulitan membawa hasil kebun ke pasar. Alih-alih meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi, keberadaan JUT justru memperpanjang persoalan infrastruktur di kawasan pertanian.
Sementara itu, pihak Dinas terkait yang diinisiasi Y menjelaskan bahwa pembangunan JUT di wilayah Indarung dan Batu Gadang terkendala faktor alam. Menurutnya, sejak akhir November 2025, lokasi proyek terdampak bencana yang merusak akses transportasi material.
“JUT di Indarung dan Batu Gadang terdampak bencana sejak 23 November 2025. Pekerjaan readymix tidak dapat dilanjutkan karena akses transportasi material ke lokasi rusak akibat kondisi medan,” ujar Y kepada tim media.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik terkait ketiadaan solusi teknis, perubahan metode kerja, maupun addendum kontrak sebagaimana lazim dilakukan dalam proyek konstruksi yang menghadapi kondisi kahar (force majeure).
Hingga kini, masyarakat masih menunggu kejelasan tanggung jawab kontraktor dan pemerintah daerah atas proyek yang dibiayai negara tersebut, apakah akan dilanjutkan, dievaluasi, atau justru berujung pada sengketa hukum?.
Redaksi masih dalam tahap menghimpun data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. Tim
Editor : Redaksi
.jpg)
